Indonesia Wants G20 Members Support to Join Anti-Money Laundering Body

Finance Minister Sri Mulyani Indrawati attends the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting in Baden-Baden, Germany, on March 17-18. (Photo courtesy of the Finance Ministry)

By : Tabita Diela | on 7:36 PM March 20, 2017
Category : Business, Economy

Jakarta. Indonesia seeks the support of the G20 countries to join the Financial Action Task Force (FATF) to engage in combat against money laundering, the finance minister said.

"Indonesia's presence in the FATF will be a big contribution to the efforts to eradicate money laundering and terrorism financing," Finance Minister Sri Mulyani Indrawati wrote on her Instagram account on Sunday (19/03).

Pada tanggal 17-18 Maret 2017 saya menghadiri pertemuan G20 Finance Minister and Central Governors Meeting yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 di kota Baden-Baden, Jerman. Kota kecil ini merupakan kota yang indah di Negara bagian Baden-Württemberg di barat daya Jerman yang hanya berjarak 40 km dari Strasbourg Perancis, Pada salah satu pembahasannya, saya menegaskan perlunya kerja sama perpajakan internasional untuk mengatasi penghindaran pajak. Indonesia sebagai negara anggota G20 siap berpartisipasi dalam implementasi kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI) dan pelaksanaan prinsip penghindaran Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) secara menyeluruh dan efektif. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 secara bulat menyepakati agar program AEOI dan BEPS sepenuhnya diimplementasi mulai bulan September 2017 dan selambat-lambatnya pada bulan September 2018. Indonesia berharap dengan implementasi program kerjasama tersebut, maka tidak ada lagi ‘loophole’ bagi praktek-praktek penghindaran pajak internasional serta tidak ada lagi negara yang menggunakan perbedaan sistim pajak untuk melakukan inovasi instrumen keuangan yang bertolak belakang dengan semangat BEPS dan AEOI. Selain itu, Indonesia juga menyatakan perlunya kerja sama perpajakan yang lebih erat antar negara mitra dagang demi mencegah kebocoran perpajakan yang timbul akibat aliran uang melalui perdagangan internasional. Saya juga menyampaikan keinginan Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) dan meminta sokongan penuh dari negara-negara anggota G20. Keberadaan Indonesia sebagai anggota FATF akan memberikan kontribusi besar kepada dunia dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT), mengingat posisi Indonesia yang termasuk dalam negara yang strategis di dunia dan mempunyai sistem keuangan yang terbuka.

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati) on

The FATF is the global standard setting body for anti-money laundering and combating the financing of terrorism. It was established during the G7 summit in Paris in 1989.

By joining the organization, Indonesia will be able to obtain the FATF's updates firsthand.

In February 2012, Indonesia along with Myanmar, Sri Lanka and Thailand were blacklisted by the organization as "not committed" to its action plans.

Indonesia was removed from the list in June 2015, after making  a "significant progress," and has since been working with the Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) to improve its policies.

Sri Mulyani's comment related to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting in Baden-Baden, Germany, on 17-18 March, during which the work of the FATF and Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes were welcomed as playing an important role in the group's policymaking for combating corruption, tax evasion, financing of terrorism and money laundering.

Show More

 
MORE NEWS